Jalur sepeda adalah jalur yang dikhususkan untuk digunakan pengguna sepeda di jalan raya, seperti dalam halnya yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 25 ayat (1) bahwa “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, ala pemberi isyarat jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan”. Dengan adanya undang-undang tersebut, dapat dilihat betapa serius pemerintah dalam mengupayakan pembangunan kota yang berkelanjutan dimana masyarakatnya didorong untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, hal tersebut dipertegas dengan adanya fasilitas bike sharing yang dioperasikan oleh pemkot Bandung...
Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia merupakan negara besar yang masyarakatnya sering melanggar peraturan, pelanggaran yang dilakukan beragam, dari yang ringan hingga fatal, hal tersebut seringkali memacu kekacauan di antara masyarakatnya sendiri, sehingga membebankan otoritas yang bertanggung jawab. Dari keadaan tersebut seringkali saya mendengar kawan yang menganggap pelanggar peraturan adalah budaya dari leluhur kita yang mendarah daging, saya sendiri merasa kurang percaya dengan pernyataan tersebut, saya percaya, kita tidak terlahir dengan darah seorang pengacau, saya yakin bahwa ada faktor eksternal yang membawa masyarakat kita dalam keadaan seperti sekarang, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah otoritas yang menciptakan aturan – aturan di masyarakat. Sebelum saya membahas mengenai pihak pemegang otoritas, saya ingin membahas terlebih dahulu apa yang membuat manusia cenderung untuk melanggar peraturan, saya tertarik dengan artikel yang dbuat oleh Phill La Duke ...